Undang-Undang Perindustrian

Undang-undang No.3 Tahun 2014 ditanda tangani oleh Presiden R.I. pada tanggal 15 Januari 2014, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu UU No.5 Tahun 1984, yaitu sekitar 30 tahun yang lalu, baru diadakan penggantian Undang-undang.  UU No.5/1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan paradigma pembangunan industri.

UU ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat, memberikan ruang yang lebih luas untuk peningkatan kinerja sektor industri, serta lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaku industri dan masyarakat dalam pengembangan industri nasional.
Ringkasan Ketentuan Pokok yang diatur dalam UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, adalah :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian (Pasal 57).
2. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (Bab III).
3. Industri Strategis (Pasal 84).
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Pasal 84).
5. Pembangunan Sumber Daya Manusia (Pasal 16  29).
6. Infrastruktur Industri (Pasal 62).
7. Standardisasi Industri (Pasal 50  61).
8. Tindakan Pengamanan Industri (Pasal 96  99).
9. Fasilitas Industri (Pasal 110  111).

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak M.S.Hidayat, Menteri Perindustrian R.I. Program-program prioritas Kemenperin adalah :
I. Prioritas Nasional :

• Revitalisasi  Industri Pupuk.
• Revitalisasi Industri Gula.
• Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit.
• Fasilitasi Pengembangan Zona Industri di Kawasan Ekonomi   Khusus (KEK).

II. Prioritas Kementerian :

• Hilirisasi Industri Berbasis Agro, Migas dan Bahan Tambang Mineral.
• Peningkatan Daya saing Industri Berbasis SDM, Pasar Domestik & Ekspor.
• Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

III. Kinerja lainnya :

• Fasilitasi Penanganan Kerjasama Industri Internasional.
• Fasilitasi Pemanfaatan Tax Holiday.
• Fasilitasi Pemanfaatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
• Pengamanan Industri Melalui Penetapan Objek Vital Nasional Sektor Industri.
• Perumusan SNI.
• Upaya Pengurangan Impor Sektor Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Primer.

Bapak Menteri juga menyinggung Permasalahan Umum Sektor Industri Sehingga Impor Bahan Baku dan Barang Modal masih tinggi :

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional.
2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional.
3. Belum optimalnya alokasi sumber daya energi dan bahan baku serta pembiayaan industri.
4. Masih banyaknya ekspor komoditi primer (gas, batu bara, mineral logam, minyak sawit, kakao, karet dan kulit).
5. Belum memadainya dukungan sarana prasarana industri (kawasan industri, jaringan energi dan telekomunikasi, transportasi dan distribusi).

 

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

            TENTANG

PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :           a.   bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur

yang   merdeka,   bersatu,   dan   berdaulat   berdasarkan

Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik

Indonesia   Tahun 1945   dilaksanakan   pembangunan

nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;

b.   bahwa   pembangunan   nasional   di   bidang   ekonomi

            dilaksanakan    dalam    rangka    menciptakan    struktur

            ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang

            maju  sebagai  motor  penggerak  ekonomi  yang  didukung

            oleh   kekuatan   dan   kemampuan   sumber   daya   yang

            tangguh;

c.         bahwa  pembangunan  industri  yang  maju  diwujudkan

            melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat,

            dan  berdaya  saing,  dengan  mendayagunakan  sumber

            daya   secara   optimal   dan   efisien,   serta   mendorong

            perkembangan  industri  ke  seluruh  wilayah  Indonesia

            dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan

            ekonomi  nasional  yang  berlandaskan  pada  kerakyatan,

            keadilan,  dan  nilai-nilai  luhur  budaya  bangsa  dengan

            mengutamakan kepentingan nasional;

d.         bahwa  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1984  tentang

            Perindustrian   sudah   tidak   sesuai   dengan   perubahan

            paradigma pembangunan industri sehingga perlu diganti

            dengan undang-undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

            dalam  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  d  perlu

            membentuk Undang-Undang tentang Perindustrian;

   

Mengingat     :           1.   Pasal  5 ayat  (1), Pasal  20, dan Pasal  33 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.   Ketetapan   Majelis   Permusyawaratan   Rakyat   Republik

            Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi

            dalam rangka Demokrasi Ekonomi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :           UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.    Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang

            bertalian dengan kegiatan industri.

2.    Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang

            mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber

            daya   industri   sehingga   menghasilkan   barang   yang

            mempunyai  nilai  tambah  atau  manfaat  lebih  tinggi,

            termasuk jasa industri.

3.    Industri   Hijau   adalah   Industri   yang   dalam   proses

            produksinya    mengutamakan    upaya    efisiensi    dan

efektivitas      penggunaan      sumber      daya      secara

berkelanjutan            sehingga        mampu     menyelaraskan

pembangunan    Industri    dengan    kelestarian    fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

4.    Industri  Strategis  adalah  Industri  yang  penting  bagi

            negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,

   

meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber

daya  alam  strategis,  atau  mempunyai  kaitan  dengan

kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam

rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

5.         Bahan  Baku  adalah  bahan  mentah,  barang  setengah

jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah  jadi  atau  barang  jadi  yang  mempunyai  nilai ekonomi yang lebih tinggi.

6.         Jasa  Industri  adalah  usaha  jasa  yang  terkait  dengan

kegiatan Industri.

7.         Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

8.         Korporasi  adalah  kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan

yang   terorganisasi,   baik   merupakan   badan   hukum maupun bukan badan hukum.

9.         Perusahaan    Industri    adalah    Setiap    Orang    yang

melakukan  kegiatan  di  bidang  usaha  Industri  yang berkedudukan di Indonesia.

10.       Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang

mengusahakan     pengembangan     dan     pengelolaan kawasan Industri.

11.       Kawasan  Industri  adalah  kawasan  tempat  pemusatan

kegiatan  Industri  yang  dilengkapi  dengan  sarana  dan prasarana  penunjang  yang  dikembangkan  dan  dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

12.       Teknologi    Industri    adalah    hasil    pengembangan,

perbaikan,   invensi,   dan/atau   inovasi   dalam   bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun  dan  perekayasaan,  metode,  dan/atau  sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.

13.       Data  Industri  adalah  fakta  yang  dicatat  atau  direkam

dalam  bentuk  angka,  huruf,  gambar,  peta,  dan/atau

sejenisnya   yang   menunjukkan   keadaan   sebenarnya

untuk  waktu  tertentu,  bersifat  bebas  nilai,  dan  belum

diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.

14.       Data  Kawasan  Industri  adalah  fakta  yang  dicatat  atau

direkam  dalam  bentuk  angka,  huruf,  gambar,  peta,

dan/atau    sejenisnya    yang    menunjukkan    keadaan

   

sebenarnya  untuk  waktu  tertentu,  bersifat  bebas  nilai, dan  belum  diolah  terkait  dengan  kegiatan  Perusahaan Kawasan Industri.

15.       Informasi   Industri   adalah   hasil   pengolahan   Data

Industri  dan  Data  Kawasan  Industri  ke  dalam  bentuk tabel,  grafik,  kesimpulan,  atau  narasi  analisis  yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.

16.       Sistem   Informasi   Industri   Nasional   adalah   tatanan

prosedur   dan   mekanisme   kerja   yang   terintegrasi meliputi  unsur  institusi,  sumber  daya  manusia,  basis data,   perangkat   keras   dan   lunak,   serta   jaringan komunikasi  data  yang  terkait  satu  sama  lain  dengan tujuan   untuk   penyampaian,   pengelolaan,   penyajian, pelayanan    serta    penyebarluasan    data    dan/atau Informasi Industri.

17.       Standar  Nasional  Indonesia  yang  selanjutnya  disingkat

SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan  pengembangan  dan  pembinaan  di bidang standardisasi.

18.       Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan,

menerapkan,     memelihara,     memberlakukan,     dan mengawasi  standar  bidang  Industri  yang  dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

19.       Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah  Presiden  Republik  Indonesia  yang  memegang kekuasaan  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20.       Pemerintah   Daerah   adalah   gubernur,   bupati,   atau

walikota,    dan    perangkat    daerah    sebagai    unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

21.       Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Perindustrian.

   

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

a. kepentingan nasional;

b. demokrasi ekonomi;

c. kepastian berusaha;

d. pemerataan persebaran;

e. persaingan usaha yang sehat; dan

f. keterkaitan Industri.

Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

a.         mewujudkan    Industri    nasional    sebagai    pilar    dan

            penggerak perekonomian nasional;

b.         mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;

c.         mewujudkan  Industri  yang  mandiri,  berdaya  saing,  dan

maju, serta Industri Hijau;

d.         mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat,

            serta  mencegah  pemusatan  atau  penguasaan  Industri

            oleh  satu  kelompok  atau  perseorangan  yang  merugikan

            masyarakat;

e.         membuka     kesempatan     berusaha     dan     perluasan

kesempatan kerja;

f.          mewujudkan   pemerataan   pembangunan   Industri   ke

seluruh   wilayah   Indonesia   guna   memperkuat   dan

memperkukuh ketahanan nasional; dan

g.         meningkatkan           kemakmuran      dan      kesejahteraan

masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

a.  penyelenggaraan    urusan    pemerintahan    di    bidang

            Perindustrian;

b.  Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;

c.  Kebijakan Industri Nasional;

   

d.  perwilayahan Industri;

e.  pembangunan sumber daya Industri;

f.  pembangunan sarana dan prasarana Industri;

g.  pemberdayaan Industri;

h.  tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;

i.   perizinan,   penanaman   modal   bidang   Industri,   dan

            fasilitas; j. Komite Industri Nasional;

j.   peran serta masyarakat; dan

k.  pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Pasal 5

(1)        Presiden        berwenang     menyelenggarakan     urusan

pemerintahan di bidang Perindustrian.

(2)        Kewenangan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)

dilaksanakan oleh Menteri.

(3)        Dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Menteri melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Perindustrian.

Pasal 6

(1)        Kewenangan  pengaturan  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal   5  ayat (3)  yang  bersifat  teknis  untuk  bidang

Industri   tertentu   dilaksanakan   oleh   menteri   terkait

dengan berkoordinasi dengan Menteri.

(2)        Ketentuan     lebih     lanjut     mengenai     kewenangan

            pengaturan  yang  bersifat  teknis  untuk  bidang  Industri

            tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

   

Pasal 7

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah

            Daerah   kabupaten/kota   secara   bersama-sama   atau

sesuai dengan           kewenangan  masing-masing

menyelenggarakan   urusan   pemerintahan   di   bidang

Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ini.

(2) Ketentuan    mengenai    kewenangan    penyelenggaraan

            urusan     pemerintahan     di     bidang     Perindustrian

            sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) diatur dengan atau

            berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB III

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

Pasal 8

(1)        Untuk mewujudkan            tujuan penyelenggaraan

Perindustrian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal             3,

disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

(2)        Rencana  Induk  Pembangunan  Industri  Nasional  sejalan

            dengan    Rencana    Pembangunan    Jangka    Panjang

            Nasional.

(3)        Rencana    Induk    Pembangunan    Industri    Nasional

            merupakan   pedoman   bagi   Pemerintah   dan   pelaku

            Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.

(4)        Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun

            untuk  jangka  waktu  20  (dua  puluh)  tahun  dan  dapat

            ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1)        Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun

            dengan paling sedikit memperhatikan:

a.   potensi sumber daya Industri;

   

b.   budaya  Industri  dan  kearifan  lokal  yang  tumbuh  di

            masyarakat;

c.   potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;

d.   perkembangan  Industri  dan  bisnis,  baik  nasional

            maupun internasional;

e.   perkembangan  lingkungan  strategis,  baik  nasional

            maupun internasional; dan

f.          Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata

            Ruang  Wilayah  Provinsi,  dan/atau  Rencana  Tata

            Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(2)        Rencana  Induk  Pembangunan  Industri  Nasional  paling

sedikit meliputi:

a.   visi, misi, dan strategi pembangunan Industri;

b.   sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri;

c.   bangun Industri nasional;

d.   pembangunan sumber daya Industri;

e.   pembangunan sarana dan prasarana Industri;

f.          pemberdayaan Industri; dan

g.   perwilayahan Industri.

(3)        Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun

            oleh  Menteri  berkoordinasi  dengan  instansi  terkait  dan

mempertimbangkan            masukan        dari     pemangku

kepentingan terkait.

(4)        Rencana    Induk    Pembangunan    Industri    Nasional

            dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional.

(5)        Rencana    Induk    Pembangunan    Industri    Nasional

            ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

(1)  Setiap   gubernur   menyusun   Rencana   Pembangunan

            Industri Provinsi.

(2)  Rencana   Pembangunan   Industri   Provinsi   mengacu

            kepada  Rencana  Induk  Pembangunan  Industri  Nasional

            dan Kebijakan Industri Nasional.

(3)  Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan

            paling sedikit memperhatikan:

   

a.   potensi sumber daya Industri daerah;

b.   Rencana   Tata   Ruang   Wilayah   Provinsi   dan/atau

            Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan

c.   keserasian   dan   keseimbangan   dengan   kebijakan

            pembangunan   Industri   di   kabupaten/kota   serta

            kegiatan    sosial    ekonomi    dan    daya    dukung

            lingkungan.

(4)  Rencana   Pembangunan   Industri   Provinsi   ditetapkan

            dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh

            Pemerintah    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan

            perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan

            Industri Kabupaten/Kota.

(2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun

            dengan  mengacu  pada  Rencana  Induk  Pembangunan

            Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

(3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun

            dengan paling sedikit memperhatikan:

a.  potensi sumber daya Industri daerah;

b.  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  dan  Rencana

            Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan

c.  keserasian  dan  keseimbangan  dengan  kegiatan  sosial

            ekonomi serta daya dukung lingkungan.

(4) Rencana     Pembangunan     Industri     Kabupaten/Kota

            ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota

            setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan

            peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

Pasal 12

   

(1)        Kebijakan   Industri   Nasional   merupakan   arah   dan

tindakan    untuk    melaksanakan    Rencana    Induk Pembangunan Industri Nasional.

(2)        Kebijakan Industri Nasional paling sedikit meliputi:

a.    sasaran pembangunan Industri;

b.    fokus pengembangan Industri;

c.         tahapan capaian pembangunan Industri;

d.    pengembangan sumber daya Industri;

e.         pengembangan sarana dan prasarana;

f.          pengembangan perwilayahan Industri; dan

g.    fasilitas fiskal dan nonfiskal.

(3)        Kebijakan   Industri   Nasional   disusun   untuk   jangka

waktu 5 (lima) tahun.

(4)        Kebijakan   Industri   Nasional   disusun   oleh   Menteri

berkoordinasi           dengan           instansi          terkait dan

mempertimbangkan            masukan      dari       pemangku

kepentingan terkait.

(5)        Kebijakan   Industri   Nasional   sebagaimana   dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 13

(1)   Kebijakan   Industri   Nasional   sebagaimana   dimaksud

            dalam  Pasal  12  dijabarkan  ke  dalam  Rencana  Kerja

            Pembangunan Industri.

(2)   Rencana   Kerja   Pembangunan   Industri   sebagaimana

            dimaksud pada ayat  (1) disusun untuk jangka waktu  1

            (satu) tahun.

(3)   Rencana  Kerja  Pembangunan  Industri  disusun  oleh

            Menteri   berkoordinasi   dengan   instansi   terkait   dan

mempertimbangkan            masukan      dari       pemangku

kepentingan terkait.

(4)   Rencana  Kerja  Pembangunan  Industri  ditetapkan  oleh

            Menteri.

BAB V

PERWILAYAHAN INDUSTRI

   

Pasal 14

(1)        Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  melakukan

percepatan  penyebaran  dan  pemerataan  pembangunan Industri  ke  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri.

(2)        Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:

a.    rencana tata ruang wilayah;

b.   pendayagunaan   potensi   sumber   daya   wilayah

            secara nasional;

c.    peningkatan   daya   saing   Industri   berlandaskan

            keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan

d.   peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.

(3)        Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan melalui:

a.    pengembangan     wilayah     pusat     pertumbuhan

            Industri;

b.   pengembangan kawasan peruntukan Industri;

c.    pembangunan Kawasan Industri; dan

d.   pengembangan  sentra  Industri  kecil  dan  Industri

            menengah.

(4)        Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  perwilayahan  Industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Bagian Kesatu

            Umum

Pasal 15

Pembangunan sumber daya Industri meliputi:

a.  pembangunan sumber daya manusia;

   

b.  pemanfaatan sumber daya alam;

c.  pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;

d.  pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;

            dan

e.  penyediaan sumber pembiayaan.

Bagian Kedua

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

(1)        Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan

            untuk   menghasilkan   sumber   daya   manusia   yang

            kompeten   guna   meningkatkan   peran   sumber   daya

            manusia Indonesia di bidang Industri.

(2)        Pembangunan     sumber     daya     manusia     Industri

            sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dilakukan  oleh

Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  pelaku  Industri,  dan masyarakat.

(3)        Pembangunan     sumber     daya     manusia     Industri

            sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  memperhatikan

penyebaran  dan  pemerataan  ketersediaan  sumber  daya manusia  Industri  yang  kompeten  untuk  setiap  wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(4)        Sumber  daya  manusia  Industri  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a.  wirausaha Industri;

b.  tenaga kerja Industri;

c.   pembina Industri; dan

d.  konsultan Industri.

Pasal 17

(1) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud

            dalam   Pasal 16   ayat (4)   huruf   a   dilakukan   untuk

menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental

   

kewirausahaan   serta   mempunyai   kompetensi   sesuai dengan bidang usahanya meliputi:

a.  kompetensi teknis;

b.  kompetensi manajerial; dan

c.  kreativitas dan inovasi.

(2) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud

            pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

a.  pendidikan dan pelatihan;

b.  inkubator Industri; dan

c.  kemitraan.

(3) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud

            pada   ayat (2)   dilakukan   terhadap   calon   wirausaha

            Industri dan wirausaha Industri yang telah menjalankan

            kegiatan usahanya.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) dilakukan

            oleh:

a.  lembaga  pendidikan  formal  sesuai  dengan  ketentuan

            peraturan perundang-undangan;

b.  lembaga pendidikan nonformal; atau

c.  lembaga     penelitian     dan     pengembangan     yang

            terakreditasi.

(5) Ketentuan            lebih   lanjut  mengenai     tata     cara

penyelenggaraan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

(1)        Pembangunan   tenaga   kerja   Industri   sebagaimana

dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (4)  huruf  b  dilakukan

untuk   menghasilkan   tenaga   kerja   Industri   yang

mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri sesuai

dengan  Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia

meliputi:

a.   kompetensi teknis; dan

b.   kompetensi manajerial.

   

(2)        Pembangunan   tenaga   kerja   Industri   sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

a.   pendidikan dan pelatihan; dan

b.   pemagangan.

(3)        Pembangunan   tenaga   kerja   Industri   sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap tenaga kerja dan calon tenaga kerja.

(4)        Kegiatan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat      (2)

dilakukan oleh:

a.   lembaga     pendidikan     formal     sesuai     dengan

            ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.   lembaga pendidikan nonformal;

c.   lembaga    penelitian    dan    pengembangan    yang

            terakreditasi; atau d. Perusahaan Industri.

Pasal 19

(1) Tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

            18 ayat (1) terdiri atas:

a.  tenaga teknis; dan

b.  tenaga manajerial.

(2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

            a paling sedikit memiliki:

a.  kompetensi teknis sesuai dengan Standar Kompetensi

            Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan

b.  pengetahuan manajerial.

(3) Tenaga  manajerial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

            huruf b paling sedikit memiliki:

a.  kompetensi    manajerial    sesuai    dengan    Standar

            Kompetensi   Kerja   Nasional   Indonesia   di   bidang

            Industri; dan

b.  pengetahuan teknis.

   

Pasal 20

Pemerintah   dan/atau   Pemerintah   Daerah   memfasilitasi pembangunan  pusat  pendidikan  dan  pelatihan  Industri  di wilayah pusat pertumbuhan Industri.

......................................................................................................................................................................

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a.   Undang-Undang    Nomor        5    Tahun       1984    tentang

Perindustrian            (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Tahun  1984  Nomor  22,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b.   semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

            peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Nomor  5

            Tahun  1984  tentang  Perindustrian (Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  Tahun  1984  Nomor  22,  Tambahan

Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor 3274)

dinyatakan    masih    tetap    berlaku    sepanjang    tidak

   

bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini; dan

c.         Izin  Usaha  Industri  dan/atau  Izin  Perluasan  Industri,

            Tanda Daftar Industri atau izin yang sejenis, yang telah

            dimiliki   oleh   Perusahaan   Industri   dan   Izin   Usaha

            Kawasan   Industri  dan/atau   Izin   Perluasan   Kawasan

            Industri  yang  telah  dimiliki  oleh  Perusahan  Kawasan

            Industri  yang  telah  dikeluarkan  berdasarkan  Undang-

            Undang  Nomor   5  Tahun   1984  tentang  Perindustrian

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun      1984

Nomor           22,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik

Indonesia  Nomor  3274)  dan  peraturan  pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri atau  Perusahaan  Kawasan  Industri  yang  bersangkutan masih  beroperasi  sesuai  dengan  izin  yang  diberikan. Pasal  124  Peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang ini ditetapkan paling lama  2  (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 125

Undang-Undang     ini     mulai     berlaku     pada     tanggal diundangkan.

Agar     setiap     orang     mengetahuinya,     memerintahkan pengundangan  Undang-Undang  ini  dengan  penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

   

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 4

Dikutip dari:
www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/113/2610.bpkp
http://www.aprisindo.or.id/en/component/content/article/37-daily-news/106-raker-kemenperind-undang-undang-no3-tahun-2014-tentang-perindustrian

  Video ini menceritakan tentang bengkel motor yang tidak memperdulikan lingkungan, dikarenakan bengkel motor tersebut tidak mempunyai tempat pembuangan limbah seperti oli motor. Bengkel motor tersebut membuang oli sembarangan padahal terdapat larangan mengenai pembuangan limbah usaha industri. Hal ini telah dituliskan pada undang-undang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian bab 2 pasal 3 ayat 1  "pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup". Jika melanggar maka usaha tersebut diberikan kesempatan yaitu mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari pemerintah. Pada bagian kedua, video ini membahas tentang perusahaan-perusahaan industri yang berdiri dekat dengan pemukiman warga. Tetapi seharusnya pembuat video harus mengetahui terlebih dahulu apakah daerah tersebut memang sudah ditetapkan sebagai kawasan industri dan warga yang bersikeras mendirikan pemukiman di wilayah tersebut, atau sebaliknya.